Bimtek PENYUSUNAN, PENGELOLAAN DAN PENGUATAN TATA KELOLA RKPD TAHUN 2023 SESUAI PERMENDAGRI NO.81 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2022, RKPD disusun untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun1 (satu) tahun, RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Tahun 2023, RKP Tahun 2023, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023. Selain itu, juga memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021, permasalahan pandemi COVID-19, dan upaya pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. RKPD Kabupaten/Kota tahun 2023 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dengan tujuan untuk mencapai target pembangunan daerah Kabupaten/Kota tahun 2023. 

Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah. Arah pembangunan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas harus menerapkan kaidah-kaidan pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara integratif dan tidak semata difokuskan kepada pemenuhan standar pelayanan publik di daerah atau peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, tapi juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai perencana pembangunan daerah maupun penyusun anggaran dengan baik sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel.

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam memahami esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini. 

Sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka kami dari Puspenas mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti Bimtek ini dengan menghubungi kami lewat WA dan kontak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *