Bimtek PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah untuk menyempurnakan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah. Arah pembangunan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas harus menerapkan kaidah-kaidan pengelolaan keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran harus dilaksanakan secara integratif dan tidak semata difokuskan kepada pemenuhan standar pelayanan publik di daerah atau peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, tapi juga harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, para peserta diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai perencana pembangunan daerah maupun penyusun anggaran dengan baik sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan kredibel.

Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam memahami esensi dan menerapkan norma-norma yang terkandung pada Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga seluruh aktor pengelola keuangan daerah dapat memaksimalkan perannya untuk dapat menjawab seluruh tantangan dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini.

Barang Milik Daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Kegiatan penatausahaan dan pengelolaan aset daerah memiliki peranan yang penting sebagai upaya untuk menggerakkan orang dan mengoptimalkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama guna mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Memperhatikan kondisi penatausahaan dan pengelolaan aset daerah yang sangat dinamis dan kompleks, dipandang perlu menyelenggarakan bimtek kelas penatausahaan dan pengelolaan aset daerah sehingga pemerintah daerah memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan secara efektif, objektif, dan terukur sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka kami dari PUSPENAS dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan Bimtek ini dengan menghubungi kami lewat WA dan kontak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *