Bimtek PENYUSUNAN PRA RKA APBD 2024 SESUAI PERPRES NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN KETERKAITANNYA DENGAN PP NO.35 TAHUN 2023 TENTANGKETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Pasal 258 Ayat (2), UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah). Oleh karenanya upaya dalam mewujudkan pembangunan Daerah adalah dalam rangka : 1) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; 2) kesempatan kerja; 3) lapangan berusaha; 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5) daya saing Daerah. (Pasal 258 Ayat (1), UU No.23/2014). Hal ini tentunya haruslah selaras dengan RPJMD dan RPD pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan telah dimulainya proses PRA RKA APBD anggaran tahun 2024, maka penting untuk diketahui dan dilaksanakan berbagai upaya persiapan terkait penyusunan PRA RKA yang harus diikuti oleh semua bidang sekretariat dan UPT.  Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi sub kegiatan dan pagu anggaran dari masing masing  bidang dan membahas penyusunan RKA 2024. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan PRA RKA ini  berpedoman pada SHBJ yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah diantaranya adalah :

  1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  2. Dilakukan pemda bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
  3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
  4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Oleh karenanya pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024.

Sementara itu untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua peraturan perundangan tersebut menjadi dasar proses penyusunan RKA APBD 2024 yang sudah mulai dilaksanakan prosesnya.

Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan Kemampuan aparatur pemerintah daerah, kami  dari Puspenas mengundang bapak/ibu untuk mengikuti bimbingan teknis ini dengan menghubungi kami lewat WA dan kontak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *