SINKRONISASI DAN OPTIMALISASI SIPD SEBAGAI KANAL PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Bahwa dimulai dari pembahasan rancangan Perda tentang APBD, RKA-SKPD disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana juga telah diatur dalam Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Sehingga diharapkan dengan adanya pengelolaan keuangan yang transparan dalam satu sistem antara pemda, provinsi dan pusat diharapkan dapat terjadi konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran dan juga efisiensi serta efektifitas waktu.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Bahwa Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

  • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  • Kuasa BUD
  • Pengguna Anggaran
  • Kuasa Pengguna Anggaran
  • Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
  • Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
  • Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Untuk itu, Sebagai upaya salah satu bentuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang secara konsisten memperkuat dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka kami dari Puspenas mengundang Bapak / Ibu untuk mengikuti bimtek ini dengan menghubungi kami lewat Wa dan kontak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *